Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Ketua Bidang Kajian Aksi Strategis DPP GEMURA: Jangan Biarkan Isu Dasco Gantikan Wapres Mengaburkan Penuntasan Dugaan Penyadapan Ilegal

badge-check

Ketua Bidang Kajian Aksi Strategis DPP GEMURA: Jangan Biarkan Isu Dasco Gantikan Wapres Mengaburkan Penuntasan Dugaan Penyadapan Ilegal Perbesar

Amarannews.com. Jakarta-Ketua Bidang Kajian Aksi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Untuk Rakyat (DPP GEMURA), Rafi Amar, menyoroti berkembangnya isu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebut-sebut akan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rafi Amar, perhatian publik seharusnya tidak terjebak pada spekulasi politik mengenai pergantian Wakil Presiden. Hal yang jauh lebih penting untuk dikawal adalah penuntasan dugaan praktik penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai ruang publik justru dipenuhi spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Wakil Presiden, sementara substansi persoalan dugaan penyadapan ilegal belum sepenuhnya terungkap. Kita perlu memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas, bukan membiarkan perhatian masyarakat terpecah oleh isu politik yang belum memiliki kepastian,” tegas Rafi Amar.

Ia menilai, dugaan penyadapan ilegal bukan persoalan biasa. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, tindakan tersebut menyangkut perlindungan komunikasi, keamanan negara, privasi, serta integritas sistem penegakan hukum di Indonesia.

Rafi juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindakan penyadapan tanpa hak maupun akses ilegal terhadap sistem komunikasi.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, hingga apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar perdebatan dan narasi politik, melainkan kejelasan hukum. Jika memang terdapat pelanggaran, ungkap secara terang benderang. Jangan berhenti pada penetapan tersangka semata, tetapi pastikan seluruh fakta dan pertanggungjawaban hukumnya terungkap melalui proses peradilan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Rafi Amar mengingatkan bahwa isu pergantian Wakil Presiden harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan. Sementara itu, dugaan penyadapan ilegal harus tetap menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan.

DPP GEMURA menegaskan bahwa kepentingan publik harus ditempatkan di atas kegaduhan politik. Fokus utama saat ini adalah mengawal transparansi, mengungkap kebenaran, dan memastikan penuntasan proses hukum atas dugaan penyadapan ilegal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan supremasi hukum di Indonesia. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

DPP GPM Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Atas Progres Ruu Perampasan Aset, Alexander Manurung: Dpr Masih Membutuhkan Sosok Debottlenecking di Parlemen

18 Nov 2026 - 13:44 WIB

DPP GPM Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Atas Progres Ruu Perampasan Aset, Alexander Manurung: Dpr Masih Membutuhkan Sosok Debottlenecking di Parlemen

DPP GPM Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Wakil Presiden, Dinilai Lebih Dibutuhkan Prabowo di Parlemen

16 Nov 2026 - 13:38 WIB

DPP GPM Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Wakil Presiden, Dinilai Lebih Dibutuhkan Prabowo di Parlemen

Ketum LAM Batam: Gedung LAM Batam bergema dengan GURINDAM 12 dan LANGGAM MELAYU oleh Gen-Z

16 Nov 2026 - 13:24 WIB

Ketum LAM Batam: Gedung LAM Batam bergema dengan GURINDAM 12 dan LANGGAM MELAYU oleh Gen-Z

Lewat Lima Konsensus, Gabungan Organisasi Mahasiswa Solid Dukung Dasco sebagai Wakil Presiden

16 Nov 2026 - 10:56 WIB

Lewat Lima Konsensus, Gabungan Organisasi Mahasiswa Solid Dukung Dasco sebagai Wakil Presiden

Sikap Negarawan dan Kesatria, Raffi Ahmad Donasikan Hasil Honorarium Senilai Rp15 Miliar Untuk Masyarakat Terdampak Bencana

16 Nov 2026 - 08:21 WIB

Sikap Negarawan dan Kesatria, Raffi Ahmad Donasikan Hasil Honorarium Senilai Rp15 Miliar Untuk Masyarakat Terdampak Bencana
Trending di Nasional