Amarannews.com. Palembang-Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (IKA FISIP UNSRI), Dr. (C) Agung Prithatna, M.Kesos., menilai pembangunan Kota Palembang perlu semakin memberikan perhatian pada penguatan ekosistem kepemudaan, terutama dalam menyediakan ruang tumbuh, kreativitas, partisipasi, dan kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Pembangunan juga perlu dilihat dari sejauh mana kota mampu menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakatnya untuk berkembang, berinovasi, dan memperoleh kesempatan yang setara.
Berdasarkan data BPS Kota Palembang 2026, jumlah penduduk Palembang tercatat sekitar 1,74 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 384 ribu jiwa atau 22,1 persen merupakan penduduk berusia 16–30 tahun, sesuai definisi pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan kelompok umur lima tahunan.
“Besarnya populasi pemuda merupakan modal strategis pembangunan Palembang. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga bagaimana menyediakan ruang agar potensi, gagasan, kreativitas, dan energi anak muda dapat berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi kota,” ujarnya.
Agung menilai, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah keterhubungan antara peningkatan kapasitas generasi muda dengan kesempatan ekonomi. Data BPS dalam publikasi Kota Palembang Dalam Angka 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Palembang pada 2025 sebesar 6,81 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat keterhubungan pendidikan, pelatihan keterampilan, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak boleh hanya dipersempit pada persoalan ketenagakerjaan. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang memungkinkan pemuda tumbuh secara sosial, ekonomi, intelektual, dan budaya.
“Ruang tumbuh pemuda tidak hanya berarti tersedianya lapangan pekerjaan. Kita juga membutuhkan ruang kreativitas, ruang diskusi, ruang komunitas, ruang seni dan budaya, ruang inovasi, serta ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan dan mengekspresikan potensinya,” jelasnya.
Ia berpandangan, fasilitas publik dan ruang-ruang kota dapat dikembangkan menjadi ekosistem aktivitas generasi muda. Perpustakaan, taman kota, pusat kreativitas, fasilitas olahraga, ruang komunitas, hingga ruang digital dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas dan interaksi sosial.
Selain itu, Agung menyoroti pentingnya memperluas partisipasi pemuda dalam proses pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak seharusnya berhenti pada keikutsertaan dalam kegiatan seremonial atau forum konsultasi yang bersifat formalitas. Pemuda perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta terlibat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
“Partisipasi pemuda harus memiliki makna substantif. Anak muda perlu diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, menyampaikan kritik dan gagasan, serta ikut mengawal kebijakan publik. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme komunikasi yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi generasi muda,” tambahnya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ia menilai pendekatan collaborative governance penting dikembangkan dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kepemudaan, komunitas kreatif, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pusat kreativitas pemuda, inkubasi kewirausahaan, program peningkatan keterampilan, kemitraan dengan industri, serta forum dialog pemuda dan pemerintah daerah.
Agung juga mendorong agar kebijakan kepemudaan terintegrasi dengan pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, transformasi digital, pendidikan, kebudayaan, dan sektor ekonomi lainnya.
“Pemerintah tidak harus bekerja sendiri. Banyak komunitas, organisasi, perguruan tinggi, dan anak muda di Palembang yang memiliki gagasan serta inisiatif. Yang diperlukan adalah bagaimana membangun ekosistem kolaborasi, memberikan dukungan, dan membuka akses agar inisiatif tersebut dapat berkembang,” Pungkasnya. (Red)


































