Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Opini

Kasus Blok Duyung, Lapangan Gas Mako di Natuna, Merekam Jejak Intervensi Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dibalik Masuknya Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Dominasi Proyek Tersebut

badge-check

Kasus Blok Duyung, Lapangan Gas Mako di Natuna, Merekam Jejak Intervensi Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dibalik Masuknya Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Dominasi Proyek Tersebut Perbesar

Oleh: Muryadi Aguspriawan
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan)

Dimulai pada Februari 2024, Kementerian ESDM mengevaluasi alokasi dan harga gas Lapangan Mako untuk PGN. Rencana awalnya, sekitar 31,75% gas dialokasikan kepada PGN untuk pasar domestik, sementara sisanya direncanakan untuk pasar ekspor melalui Sembcorp Singapura. Pada 21 Juni 2024, PGN menandatangani perjanjian jual beli gas dengan pengelola Blok Duyung. Nilai volume kontraknya mencapai 122,77 triliun British Thermal Unit (TBtu). Dengan demikian, PGN telah memiliki perjanjian komersial untuk memperoleh gas dari Natuna. Namun pada Maret 2025, Kebijakan berubah, pembeli diarahkan kepada PLN. Inilah titik balik yg paling penting. saat itu, Kementerian ESDM di bawah Bahlil Lahadalia mengeluarkan arahan baru mengenai alokasi gas Lapangan Mako.

Bahwa Seluruh produksi gas dengan kapasitas penjualan sekitar 111 BBTUD diarahkan untuk pasar domestik di Batam dan dibeli oleh PLN EPI. Arahan tersebut mencabut ketentuan sebelumnya melalui surat Menteri ESDM Nomor T-86/MG.04./MEM.M/ 2025 yg menyatakan tidak berlaku lagi surat sebelumnya, Nomor T-83/MG.04./MEM.M/2024.

Pada 13 Maret 2025, Sembcorp mengumumkan penghentian kesepakatan impor gas Mako karena tidak memperoleh persetujuan regulasi yang diperlukan. Pada 12 April 2025, penghentian GSA PGN berlaku efektif. PGN kemudian mengumumkan kehilangan kontrak penting tersebut kepada Bursa Efek Indonesia pada 14 April 2025.
Akibatnya, PGN kehilangan proyeksi pasokan sebesar 122,77 TBtu.
Pertanyaan mendasarnya: mengapa skema pembelian yg sebelumnya telah disepakati berubah secara drastis?
Apa kajian keekonomiannya?
Siapa yg menginisiasi perubahan tersebut?

Pada Juli 2025, PLN mengunci pembelian gas hingga 2037. Saat itu, setelah perubahan alokasi, PLN EPI menandatangani perjanjian jual beli gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL). Kontrak tersebut mencakup seluruh produksi gas Lapangan Mako dengan volume penjualan puncak sekitar 111,9 MMSCFD. Masa kontraknya berlangsung sampai berakhirnya PSC Blok Duyung pada Januari 2037. Beberapa bulan setelah kontrak pembelian PLN
ditandatangani, muncul perkembangan baru. Tepatnya Pada November 2025, WNEL, anak usaha Conrad Asia Energy, menandatangani dokumen definitif dengan PT Nations Natuna Barat (NNB), perusahaan di bawah Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo.
Kesepakatannya bukan sekadar investasi biasa.

NNB mengambil 75% hak partisipasi non-operator (non-operated participating interest) dalam PSC Duyung. Artinya, apabila transaksi selesai, perusahaan Hashim akan memiliki kepentingan ekonomi mayoritas sebesar 75%, sementara WNEL mempertahankan 25% dan tetap menjadi operator proyek.
Lebih jauh, NNB menyanggupi pembiayaan seluruh biaya pengembangan tahap pertama proyek Mako serta menanggung pembiayaan porsi biaya WNEL melalui mekanisme carry loan. Ini memberikan posisi ekonomi yg sangat besar kepada perusahaan Hashim dalam pengembangan lapangan Mako.

Namun, perlu dibedakan: 75% hak partisipasi tidak berarti Hashim mengambil alih fungsi operator atau secara langsung menjadi pihak penandatangan kontrak jual beli gas dengan PLN.
Pada 5 Maret 2026, proyek Lapangan Mako resmi mencapai Final Investment Decision (FID). Menariknya, dalam acara tersebut Hashim Djojohadikusumo hadir sebagai partner WK Duyung, bersama jajaran SKK Migas, Kementerian ESDM, Conrad Asia Energy dan PLN EPI. Pada saat itu, pengalihan 75% hak partisipasi masih menunggu persetujuan pemerintah.
Pada 27 Agustus 2026, Kementerian ESDM memberikan persetujuan pengalihan 75% hak partisipasi kepada PT Nations Natuna Barat. Pada
10 September 2026, penyelesaian transaksi diumumkan oleh Empyrean Energy. NNB telah menyelesaikan pengambilalihan 75% kepentingan non-operator di PSC Duyung. Nilai imbalan transaksi mencapai US$16 juta, yang dibayarkan secara bertahap: 1) US$5 juta pada tahap pertama, Maret 2026. 2) US$4 juta setelah persetujuan dan penyelesaian transaksi. 3) US$7 juta ketika produksi komersial dimulai.
Selain itu, perusahaan Hashim menanggung pembiayaan pengembangan proyek sesuai kesepakatan. Dengan demikian, posisi perusahaan Hashim tidak lagi sekadar calon investor. Transaksi penguasaan 75% hak partisipasi telah diselesaikan.
Jika seluruh kronologi tersebut disusun secara berurutan, terdapat rangkaian yg patut mendapatkan pemeriksaan publik:
1. PGN sebelumnya telah memiliki kontra pembelian gas.
2. Kementerian ESDM di bawah Bahlil mengubah kebijakan alokasi.
3. PGN dan Sembcorp dipaksa keluar dari skema pembelian sebelumnya.
4. PLN EPI menjadi pembeli seluruh produksi gas melalui kontrak jangka panjang.
5. Perusahaan Hashim masuk dan memperoleh kesepakatan 75% hak partisipasi.
6. Hashim tampil sebagai mitra proyek dalam FID.
7. Pemerintah kemudian menyetujui pengalihan 75% dan transaksi diselesaikan pada September 2026.
Di sinilah dimensi politiknya muncul.
Bahlil adalah pejabat yg memegang kewenangan kebijakan energi. Prabowo adalah Presiden sekaligus kakak kandung Hashim. Hashim merupakan pemilik kepentingan bisnis melalui Arsari Group.
Apakah ketiganya memiliki hubungan kepentingan dalam rangkaian kebijakan dan transaksi ini?

Apakah perubahan alokasi gas merupakan keputusan teknokratis yang sepenuhnya independen dari kepentingan bisnis?
Apakah ada mekanisme pencegahan konflik kepentingan yg benar-benar efektif?
Belum ada bukti yg membuktikan Prabowo mengintervensi keputusan Bahlil atau bahwa perubahan pembeli sengaja dirancang untuk menguntungkan Hashim.
Namun, rangkaian peristiwa ini cukup penting untuk menuntut keterbukaan dokumen dan pemeriksaan independen.
Bahlil harus bisa menjawab ke publik, kenapa dia tiba-tiba merubah kontrak pembelian Gas Natuna dari PGN & Sembcorp ke PLN Epi ?
Apa dasar hukum peralihan itu, di mana transparansi kajian keekonomiannya dan siapa yg sesungguhnya diuntungkan ?
Kenapa bisa perubahan tersebut kemudian diikuti kontrak pembelian jangka panjang PLN hingga 2037 ?
Bahlil juga harus menjelaskan, setelah kepastian pasar terbentuk, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, masuk dan akhirnya menguasai 75% hak partisipasi blom duyung.

Rangkaian ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa. Ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, kepastian hukum kontrak, tata kelola migas dan potensi konflik kepentingan dalam lingkaran kekuasaan.
Menteri Bahlil harus menjelaskan mengapa kebijakan alokasi gas berubah dan siapa yg menginisiasi keputusan tersebut. Belum bisa dibuktikan, tapi hampir pasti ada jejak intervensi Presiden Prabowo. Dugaan ini sangat Wajar. lapangan Gas Natuna sangat strategis.
Keputusan bisnisnya pasti melibatkan Presiden. Tidak mungkin tidak.
Prabowo Sebagai Presiden sekaligus kakak kandung Hashim, membuat publik berhak mempertanyakan, bagaimana potensi konflik kepentingan dicegah ketika perusahaan adiknya menjadi pemegang 75% kepentingan ekonomi Blok Duyung.
Siapa yg bisa menjamin tidak ada intervensi politik maupun perlakuan istimewa presiden terhadap
kepentingan bisnis keluarganya ?

GAS NATUNA ADALAH KEKAYAAN RAKYAT, BUKAN PRIVILESE KELUARGA PENGUASA! NEGARA BUKAN PERUSAHAAN KELUARGA!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Anggaran Minimum, Pengabdian Maksimum: Jihad Sosial BP4 Batam Menyelamatkan Keluarga Dan Generasi Masa Depan

19 Nov 2026 - 13:34 WIB

Anggaran Minimum, Pengabdian Maksimum: Jihad Sosial BP4 Batam Menyelamatkan Keluarga Dan Generasi Masa Depan

Dekadensi Intelektual Publik

12 Nov 2026 - 22:16 WIB

Dekadensi Intelektual Publik

Kedaulatan Pangan Melalui Spirit Ikhtiar Kemanusiaan & Keadilan Sosial

9 Nov 2026 - 07:39 WIB

Kedaulatan Pangan Melalui Spirit Ikhtiar Kemanusiaan & Keadilan Sosial

Perlawanan Rakyat: Pelajaran dari Pemilu Sela Amerika

8 Nov 2026 - 06:23 WIB

Perlawanan Rakyat: Pelajaran dari Pemilu Sela Amerika

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

8 Nov 2026 - 06:14 WIB

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa
Trending di Opini